Alasan Perkawinan di Bawah Umur - Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap bahwa perkawinan di bawah umur
masih tinggi dan hal itu perlu disikapi dan ditindaklanjuti dengan
serius.
Badan Litbang dan Diklat Kemenag mencatat bahwa
perkawinan di bawah usia pada 2010-2012 di Kabupaten Indramayu sebanyak
825 perkawinan, Kabupaten Malang 474 perkawinan dan Nusa Tenggara Barat
(NTB) sebanyak 44 perkawinan.
Sementara perkawinan yang tidak
tercatat pada tahun yang sama, untuk provinsi NTB sebayak 4.511,
Kabupaten Bangkalan 1.156 perkawinan, Indramayu (1.144), Malang (756),
Tangerang (300) dan Cianjur (192).
Angka-angka tersebut terungkap
ketika Badan Litbang dan Diklat Kemenag menggelar pertemuan dengan
Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Selasa (26/2).
Hadir
seluruh eselon I, para Dirjen: Dirjen Bimas Islam, Buddha, Hindu,
Kristen, Katolik, Penyelenggara Haji dan Umroh. Nampak pula Sekjen
Kemenag Bahrul Hayat dan para undangan lainnya.
Dalam paparannya
yang dipimpin Plt Badan Litbang dan Diklat Prof Mahasim tersebut,
terungkap permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur, problematika
yang dihadapi oleh pasangan kedua jenis perkawinan tersebut. Penyebab
dan terjadinya perkawinan di bawah usia.
Diungkap bagaimana pula
respon masyarakat, ulama dan pemerintah terhadap perkawinan di bawah
umur dan perkawinan tidak tercatat. Lantas, apa pula yang dilakukan
dalam menanggulangi terjadinya dua bentuk perkawinan tersebut di
kalangan masyarakat.
Menurut peneliti dari Badan Litbang dan
Diklat Kemenag Prof Abdurahman Masud, penelitian tersebut dilakukan di
kabupaten Tangerang (Banten), Indramayu , Cianjur (Jabar), Brebes
(Jateng), Yogyakarta, Bangkalan, Malang (Jatim), Lombok Tengah (NTB),
dan Kabupaten Balangan (Kaltim).
Penelitian pada 2010-2012,
katanya, dilakukan dengan metode kualitatif, sifat deskriptif. Pasangan
perkawinan di bawah umur memaknai perkawinan sebagai pilihan terbaik
untuk membantu orangtua,
menghindari zina akibat bebasnya pergaulan,
penyalahgunaan dari kemajuan teknologi.
Ditemukan pula, kata dia,
pasangan perkawinan tidak tercatat memaknai perkawinan sebagai urusan
agama dan cukup dinikahkan oleh kiai atau ulama. Tidak perlu dicatatkan.
Dalam penelitian itu pula ditemukan problem yang dirasakan bagi
perkawinan di bawah umur adalah ketika melahirkan untuk pertama kalinya.
Sedangkan bagi pasangan nikah tidak tercatat, mempelai putri sulit bersosialisasi karena dianggap istri simpanan.
Penyebab
terjadinya pernikahan di bawah umur akibat rendahnya pendidikan, belum
cukup umur sudah bekerja, mengurangi beban keluarga.
Penyebab
lainnya, lanjut dia, terjadinya pernikahan tidak tercatat, beranggapan
nikah sudah sah jika dilakukan oleh kiai atau ulama. Tidak lengkapnya
syarat administratif pasangan.
Dari kasus tersebut ditemui respon
masyarakat, ulama dan pemerintah terhadap kedua bentuk pernikahan itu.
Pernikahannya sah selama rukun dan syaratnya yang ditetapkan oleh agama
terpenuhi. Kemudharatan yang diakibatkan kedua jenis perkawinan itu
perlu diminimalisasi.
Hal lain, belum banyak upaya sistematis
untuk meminimalisasi dua jenis pernikahan tersebut. Penyuluhan agama
belum banyak dilakukan.
Untuk itulah ia merekomendasikan agar ke
depan pemerintah, tokoh agama meningkatkan perannya dalam memberikan
penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya
perkawinan dicatatkan dan bahaya yang diakibatkan dari pernikahan di
bawah umur.
